Bangunan di Atas Fasum Puri Matahari Langgar Hukum

Sampang - Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemilik bangunan permanen di depan akses pintu masuk Perumahan Puri Matahari, Pemkab Sampang siapkan langkah tegas. 

Dimana hasil dari surat Legal Opinion (LO) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang pada tanggal dua (2) Februari lalu, dan berdasarkan hasil rapat Pemkab Sampang pada tanggal 11 lalu, bersama dinas terkait diantaranya, D-PRKP, BPN, D-PMPTSP, Satpol PP, Kabag Hukum, Ketua RT Perum Puri Matahari, Asisten dua (2) Pemkab dan Sekdakab Yuliadi Setyawan. 

Baca juga: Novita Wijayanti Apresiasi Progres Pembangunan Bandara NYIA

Salah satu poin petikan dalam surat LO tersebut berbunyi, "Bahwa PSU/ Fasum dan Fasos pada perumahan dan Kawasan permukiman harus digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan Undang-undang secara tegas melarang pengalihan fungsi dari PSU tersebut menjadi fungsi diluar peruntukkannya (Pasal 144 UU No 1 Tahun 2011), Pada kasus pemanfaatan PSU Perumahan Puri Matahari, yang berdasarkan rencana tapak (site plan) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, merupakan lahan yang digunakan untuk jalan perumahan. Namun, oleh Pihak Ketiga termyata dibangun ruko, maka hal Ini jelas bertentangan dengan Undang-undang dan dengan demikian pengalihan fungsi tersebut jelas melawan hukum, " petikan dalam LO Kejari

Sementara itu selalu dinas tekhnis yakni D-PRKP, melalui Kabid Perumahan dan Pertanahan Roy Abdul Rokib menjelaskan, akan melakukan tindakan tegas terkait alih fungsi tersebut dan sesuai hasil rapat tersebut akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP sebagai pengak Perda di Daerah. 

Baca juga: Novita Wijayanti Apresiasi Program Padat Karya Kementerian PUPR

" Sudah konfirmasi bahwa nanti semuanya akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP, karena LO nya sudah keluar, ya kita hanya memfasilitasi karena sudah atas nama Pemkab, " jelasnya

Di hubungi melalui telepon, Kepala Satpol PP Suryanto S, menambahkan bahwa pihaknya akan mengirimkan surat permohonan pembongkaran terlebih dahulu, dan jika tetap baru akan melayangkan surat Teguran pertama hingga ke-3. 

Baca juga: Progres Pembangunan 3 Lapas di Nusakambangan Ditinjau Karo Perencanaan dan Karo Keuangan

“Tentu akan kami kirimkan surat, bahwa berdasarkan LO yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Sampang, bahwa penyerahan pemanfaatan lahan itu batal demi hukum, sehingga produk - produk hukum yang lain itu dinyatakan tidak berlaku, " terangnya

Ditambahkan Suryanto S, terkait surat yang nantinya akan dilayangkan ke pihak bersangkutan, masih perlu menunggu petunjuk dari Bupati Sampang.

Baca juga: Kementerian PUPR Anggarkan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Rp2,11 Triliun

Jurnalis : Huzaini

Editor : Biro Sampang

Baca juga: Penyedia Alat Berat Tiongkok Liugong Resmikan Pusat Layanan Purna Jual